Soal 'Kartu Kuning' Geopark Kaldera Toba dari UNESCO, Kemenparekraf Siapkan Strategi Pemulihan

Proses pengusulan ini melibatkan sejumlah pihak, antara lain:

• Pemerintah Daerah
• Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)
• Kementerian Pariwisata

Langkah awalnya adalah penyusunan rencana dan dokumen usulan oleh Badan Pengelola yang mencakup aspek geologi, budaya, serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Selanjutnya, dokumen tersebut diajukan ke KNGI untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan standar UNESCO.

Rekomendasi UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba

UNESCO memberikan sejumlah rekomendasi utama untuk pemulihan status green card, di antaranya sebagai berikut.

Warisan geologi dan interpretasinya

• Perlu diversifikasi cerita geologi
• Perluasan survei geologi

Warisan alam, budaya, dan buatan

Identifikasi dan inventarisasi lanjutan

Visibilitas dan kemitraan

• Peningkatan panel interpretasi
• Perluasan visibilitas geopark

Jejaring dan pelatihan

• Kerja sama aktif dengan geopark Indonesia lainnya

Tahun ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf telah menyiapkan beberapa langkah taktis untuk mendukung pengelolaan Geopark Kaldera Toba, seperti di bawah ini.

Langkah Kemenparekraf Pulihkan Geopark Kaldera Toba

• Pemasangan panel interpretasi di berbagai geosite
• Menyelenggarakan event MICE yang berkaitan dengan destinasi wisata Geopark Kaldera Toba

Kemenparekraf juga memberikan dukungan nyata melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 56,6 miliar.

Dana ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan nonfisik guna mendukung pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Penerima DAK di Kawasan Danau Toba:

• Dairi
• Karo
• Simalungun
• Tapanuli Utara
• Toba
• Pakpak Bharat
• Humbang Hasundutan
• Samosir

Baca Juga: Gunung Ijen Resmi Mendunia, Geopark Keren dari Jatim Masuk Daftar UNESCO

Dukungan ini juga mencakup kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang, serta koordinasi teknis lainnya.

Kemenparekraf akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba dan pemangku kepentingan lain untuk menyusun siteplan sejumlah geosite yang dijadwalkan mulai pada tahun 2026.

Penyusunan siteplan ini menjadi langkah strategis guna memperkuat struktur dan manajemen geopark sesuai arahan UNESCO.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan dukungan penuh Kemenparekraf terhadap Geopark Kaldera Toba.