INDOZONE.ID - Ambisi Kementerian Pariwisata untuk merebut Kembali status green card Geopark Toba sangat besar. Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa ngajak para kepala daerah ketemu untuk membahas gimana caranya biar bisa dapat green card ini.
Ni Luh menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah di kawasan Danau Toba buat membentuk langkah konkret agar bisa meraih kembali status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba, saat kunjungan ke Toba Caldera Resort, Sumatra Utara, Sabtu (12/8/2025).
“Dua tahun proses kita jalani dan kita sudah melakukan persiapan-persiapan menghadapi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sesuai dan kemudian mendapatkan hasil yang positif. Jadi untuk itu saya ingin mendengarkan dulu bagaimana proses simulasi yang sudah dilakukan yang sedang berjalan juga saat ini,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa, dikutip dari situs resmi Kemenpar.
Baca juga: Menpar Widiyanti Pengin Rebut Green Card Geopark Caldera Toba, Triknya Diungkap!
Ni Luh mengungkap PR dari UNESCO yang harus dikejar oleh kepala daerah setempat. Antara lain penguatan riset dan pemetaan geologi, penambahan panel informasi edukatif di seluruh area geopark, penguatan warisan budaya lokal, serta keaktifan badan pengelola dalam menggelar event nasional dan internasional.
“Kita juga harus segera menyelaraskan dan meningkatkan seluruh program kerja kita, seperti melaporkan kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang pernah berlangsung di dua titik yakni kawasan Amphiteater Waterfront City Pangururan pada 4 Mei 2025 dan kawasan Pantai Bebas Parapat pada 5 Mei 2025,” kata Ni Luh.
Permintaan Kemenpar
Selain empat rekomendasi tadi, Ni Luh minta satu hal lagi, jadi ada 5 permintaan ke kepala daerah di sekitar Danau Toba. Yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga Kaldera Toba. Salah satunya menyoroti pembakaran di sekitar area geosit dan wajib menjaga kebersihan di sekitar area geosit.
Baca juga: Siap Gak Siap, UNESCO Sidak Geopark Danau Toba Usai Layangkan Kartu Kuning
“Untuk masalah kebakaran, selama kedatangan Asesor UNESCO saat revalidasi pada 21 - 25 Juli 2025, perlu dibentuk tim patroli atau satgas khusus. Dan untuk mitra UMKM di lokasi yang didatangi benar-benar terlatih dan siap untuk menjelaskan jawaban,” kata Wamenpar Ni Luh.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Kemenpar.go.id