Pariwisata Bali Butuh Investasi Rp444 Triliun, Menpar Usulkan Pokja Infrastruktur Dasar

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat hadir pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026). (dok. Kemenpar)

INDOZONE.ID - Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk menyusun prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Bali. 

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai proyek strategis guna meningkatkan kualitas, daya saing, sekaligus keberlanjutan sektor pariwisata di Pulau Dewata.

Usulan itu disampaikan sebagai respons terhadap sejumlah persoalan yang masih membayangi pariwisata Bali. Mulai dari pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan (overcrowding), penataan ruang, hingga belum optimalnya pengembangan wisata kapal pesiar (cruise tourism).

Baca juga: Menpar Serahkan Sertifikat Halal ke UMKM Desa Wisata Jatimulyo, Perkuat Pariwisata Halal Indonesia

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026), Menpar Widiyanti menyampaikan berdasarkan kajian World Bank yang disampaikan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Bali memerlukan penguatan berbagai infrastruktur dasar.

Kebutuhan tersebut meliputi sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pariwisata dengan estimasi kebutuhan investasi sebesar 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau setara Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.

"Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak (Menko) dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi," kata Menpar.

Menpar Widiyanti menegaskan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama karena merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing sekaligus reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Untuk itu, Kemenpar mendorong dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan remediasi sampah laut secara masif, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung agar tidak menimbulkan timbulan sampah baru, serta percepatan penyediaan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata dan desa wisata.

Selain itu, implementasi kebijakan pemilahan sampah pada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penguatan kolaborasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan, Kemenpar telah menjalankan berbagai inisiatif, antara lain Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, serta penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

Dalam upaya mengurangi kepadatan wisatawan sekaligus mendorong pemerataan kunjungan, Kemenpar juga terus memperbarui pola perjalanan wisata melalui program 4B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.

Di bidang penataan ruang, Menpar Widiyanti menilai percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) menjadi kebutuhan mendesak.

Saat ini, baru 28 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan dapat mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai peruntukan bagi pembangunan akomodasi pariwisata.