Lucky Hakim Liburan ke Jepang bareng Keluarga, Dedi Mulyadi Ingatkan Bupati Harus Bahagia di Daerahnya Sendiri

Foto-foto Lucky Hakim di Jepang tersebar luas di media sosial, salah satunya muncul di akun TikTok milik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

INDOZONE.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan bahwa untuk membahagiakan anak tidak perlu harus ke Jepang. Hal ini menyinggung apa yang dilakukan
Bupati Indramayu Lucky Hakim yang pergi ke Jepang pada masa mudik Lebaran 2025.

Dedi menyebut Lucky Hakim telah dihubungi olehnya melalui pesan singkat dan juga layanan rapat zoom, tempat yang bersangkutan menjawab dan menyampaikan permohonan maaf karena pergi ke Jepang tanpa izin untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya.

"Saya jelaskan Pak Lucky bahwa hari ini saya dan dia adalah pejabat negara," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025).

"Jadi karena pejabat negara, terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak orang tua untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, 'kan bahagia tidak mesti di Jepang,” lanjutnya.

Baca Juga: 5 Persiapan Wajib untuk Liburan Pertama Kali ke Jepang

Atas hal tersebut, Dedi menyarankan secara pribadi bahwa anak pejabat, terlebih sebagai pimpinan daerah, merasa bahagia harus di kabupaten atau kotanya, termasuk jika ingin melakukan rekreasi.

"Kalau mengatakan bahwa oh kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo karena 'kan itu tugas pemimpin," ujar Dedi.

Hal tersebut, kata Dedi, penting karena ke depan dia bercita-cita pejabat daerah bisa menciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi indah.

"Dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing, gituloh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya asalnya keluarga artis, misalnya, 'kan hari ini sudah menjadi pejabat publik jadi harus terikat dengan budaya," katanya.

Misalnya, lanjut Dedi, apa sih yang perlu dibenahi di Indramayu selain infrastruktur, adalah penyapu koin di jalan arteri pantura, dan ini harus dicari rumusan bagaimana agar masyarakat berhenti dari kegiatan berbahaya tersebut.

"Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi," ucapnya.

"Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tetapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenarkan," tambahnya.

Baca Juga: Onsen Jepang Terancam Kekeringan: Lonjakan Wisatawan Sebabkan Krisis Air