Lucky Hakim Liburan ke Jepang bareng Keluarga, Dedi Mulyadi Ingatkan Bupati Harus Bahagia di Daerahnya Sendiri

Untuk proses selanjutnya dari permasalahan Lucky Hakim, kata dia, adalah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan tersebut. Dengan demikian, pihaknya akan bersikap menunggu hasil pemeriksaan kementerian, termasuk soal sanksi.

"Ini pemeriksaan oleh Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini," ujarnya.

Diakuinya memang agak berat, misalnya diberhentikan selama 3 bulan, dan selama itu dijabat oleh wakilnya. Setelah itu, kembali lagi.

"Itu sanksinya maksimal ya, mudah-mudahan tidak ya. Kami serahkan kepada Pak Mendagri," tutur Dedi.

Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim memberikan klarifikasi terkait dengan polemik perjalanannya ke Jepang yang belakangan menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan aturan perjalanan kepala daerah pada hari kerja.

Baca Juga: Usai Bongkar Hibisc Fantasy, Dedi Mulyadi Pertanyakan Izin Tempat Wisata di Puncak Bogor: Itu Hutan Lindung, Kenapa Dirusak?

Dijelaskan oleh Lucky Hakim bahwa rencana keberangkatan ke Jepang bersama keluarga sudah direncanakan sejak lama, bahkan saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Selama kampanye saya jarang di rumah. Oleh karena itu, saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah pilkada," ujarnya di Pendopo Bupati Indramayu, Jabar, Selasa (8/4/2025).

Menurut Lucky, tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember 2024 dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 2 April dan rencana kepulangan pada tanggal 11 April 2025.

Namun, karena adanya hari kerja pada tanggal 8—10 April 2025, dia sempat mengajukan izin melalui staf.

Permohonan izin tersebut, kata Lucky, tidak dapat diproses karena waktu pengajuannya dinilai kurang dari 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan.