Geliat Wisata di Nusa Penida, DPRD Klungkung Dorong Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran

Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom
INDOZONE.ID – Nusa Penida kini makin bersinar sebagai destinasi wisata unggulan di Bali. Keindahan pantainya yang eksotis dan pesona bawah lautnya yang memesona, membuat kawasan ini dipenuhi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. 

Bersamaan dengan meningkatnya jumlah wisatawan, geliat bisnis hotel dan restoran di Nusa Penida juga terus bertumbuh pesat.

Namun, di tengah ramainya aktivitas pariwisata itu, masih ada sejumlah pelaku usaha hotel dan restoran yang belum melunasi kewajiban Pajak Hotel dan Restoran (PHR). 

Baca juga: Intip Gaya Liburan Sehat Park Seo Joon di Bali, Lari Pagi hingga Yoga Bareng Tim

Pungutan PHR

Kondisi ini pun mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom. Politikus PDIP tersebut menegaskan bahwa optimalisasi pungutan PHR sangat penting untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di kawasan wisata strategis seperti Nusa Penida.

“Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus aktif jemput bola agar pungutan pajak lebih maksimal,” ujar Gde Anom, Kamis (6/11/2025).

Tambah Anggaran

Sebagai langkah nyata, DPRD Klungkung juga menambah anggaran sebesar Rp200 juta bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dana tersebut akan digunakan untuk operasional petugas di lapangan agar lebih optimal dalam melakukan penagihan pajak secara langsung ke para wajib pajak.

Langkah jemput bola ini dinilai penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan begitu, pertumbuhan wisata Nusa Penida tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PAD yang lebih kuat.

“Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD,” tambahnya.

Baca juga: Heboh Lift Kaca Nusa Penida! Kemenpar Pastikan Aman dan Ramah Lingkungan

Sebagai informasi, target PHR Kabupaten Klungkung tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp100,2 miliar, naik dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp94,6 miliar lebih.

Langkah optimalisasi pajak ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sektor pariwisata Nusa Penida tumbuh secara berkelanjutan dan berkeadilan, di mana setiap pelaku usaha turut berperan dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan geliat wisata di Nusa Penida tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjadi contoh sukses pengelolaan pariwisata yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.