Menpar Widiyanti: Penghargaan Internasional Bukti Kerja Keras Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (dok. Kemenpar)

INDOZONE.ID - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa penghargaan internasional yang diraih pariwisata nasional merupakan hasil kerja keras bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mempromosikan pariwisata dan meningkatkan layanan wisata.

“Penghargaan-penghargaan ini diterima oleh sektor pariwisata Indonesia, bukan semata-mata oleh Kementerian Pariwisata. Di dalamnya ada peran pemerintah daerah yang mengembangkan destinasi, masyarakat desa yang menggerakkan desa wisata, serta berbagai pihak lain yang bekerja bersama,” ujar Menpar Widiyanti didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Menpar dalam menanggapi pertanyaan DPR terkait manfaat deretan penghargaan yang diterima pariwisata Indonesia bagi masyarakat.

Baca juga: Menpar Widiyanti Sebut Pariwisata 2025 Lampaui Target, Wisman Tembus 15,39 Juta

Penghargaan tersebut antara lain Michelin Keys yang diraih oleh 33 hotel di Indonesia, Best Tourism Village dan Best Tourism Village Upgrade Programme dari UN Tourism untuk Desa Wisata Pemuteran di Bali dan Desa Wisata Osing Kemiren di Banyuwangi, serta sejumlah pengakuan internasional lainnya.

Menpar menambahkan, pengakuan dunia internasional tidak hanya meningkatkan kredibilitas pariwisata Indonesia, tetapi juga menjadi alat promosi yang konkret.

Semakin kuat citra Indonesia di mata global, semakin besar pula minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi dan daya tarik wisata di tanah air.

Dampaknya, sektor usaha pariwisata mulai dari pengusaha UMKM hingga usaha besar yang menyerap banyak tenaga kerja ikut merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

Selain itu, penghargaan internasional juga menjadi sarana evaluasi dan kalibrasi kinerja sektor pariwisata nasional.

“Lebih dari itu, ini adalah kebanggaan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata Indonesia,” katanya.

Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay, bersama para anggota, mendorong Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti sejumlah masukan.

Di antaranya memprioritaskan penyerapan anggaran pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat kecil dan pengembangan usaha UMKM.

Komisi VII juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi serta kualitas penyampaian data pembangunan kepariwisataan kepada publik secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Komisi VII mendorong penguatan kebijakan pembangunan destinasi yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penataan kawasan, penguatan konektivitas, pengelolaan kebersihan dan higienitas, serta audit tata ruang dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.