Selasa, 30 JUNI 2020 • 08:03 WIB

Kemenparekraf akan Berikan Insentif Bagi Industri dan Tenaga Kerja Pariwisata

Author

Super Admin

Wisatawan menikmati waktu liburan di Pantai Bulbul, Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba. (INDOZONE/Tonggo Simangunsong)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan memberikan insentif bagi industri dan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.

Hal itu dikatakan Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Kurleni Ukar, saat mengikuti mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI secara virtual bersama Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Senin (29/6).

"Kemenparekraf memberikan dukungan bagi industri hotel, makan minum dan transportasi untuk menyediakan jasa bagi tenaga kesehatan dan Gugus Tugas Nasional di daerah paling terdampak Covid 19. Kemenparekraf juga aktif menyelenggarakan virtual event untuk meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Kurleni.

Kurleni juga memaparkan jumlah tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 327.235 orang. Jumlah tersebut antara lain tersebar di 5 provinsi yang paling terdampak yakni, Jawa Timur 49.642 orang, Jawa Barat 49.633 orang, Bali 46.140 orang, DKI Jakarta 30.792 orang dan DI Yogyakarta 21.057 orang.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo mengatakan optimis ada angin baru pariwisata untuk Danau Toba. Sebab pembangunan di Danau Toba terus berjalan.

"Kedatangan wisatawan ke Sumut memang menurun, tapi saya optimis karena pembangunan infrastruktur terus berjalan, seperti pembangunan jalan tol Tebing Tinggi - Pematangsiantar yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Kemudian pembangunan pelabuhan Ajibata, Tigaras dan Simanindo hingga pembangunan jalan lingkar Samosir akan ditargetkan selesai akhir tahun ini," tambahnya.

Selain Gubernur Edy Rahmayadi, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga diikuti beberapa kepala daerah destinasi super prioritas, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Wakil Gubernur NTT Josep Nae Soi.